Suasana haru menyelimuti keluarga Asnawati, wanita yang sehari-harinya mengais rezeki dari berjualan kopi keliling. Usai terbaring lemah di rumah sakit akibat didera penyakit stroke, dia akhirnya diperbolehkan pulang ke rumah dan menjalani rawat jalan. Sembari tersenyum, mata wanita 53 tahun itu tampak berkaca-kaca menatap wajah keempat buah hatinya. Anak-anaknya juga tak luput menangis bahagia tatkala menjumpai kembali senyum ibunya.
Meski kini harus menggunakan kursi roda akibat penyakit stroke yang melumpuhkan sebagian tubuhnya, namun Asnawati bersyukur bisa mendapatkan perawatan di rumah sakit tanpa harus membayar. Dengan BPJS Kesehatan, dia juga bisa menebus obat secara gratis, demi penyembuhan.
Layanan kesehatan gratis untuk rakyat miskin, dapat terwujud, tidak lain karena adanya kontribusi dari masyarakat melalui pajak. Dana yang dikumpulkan pemerintah dari penerimaan pajak, dimanfaatkan untuk mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Program JKN bertujuan memastikan layanan kesehatan dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Sehingga masyarakat tidak mampu seperti Asnawati bisa mendapatkan pengobatan medis secara gratis.
Jika layanan kesehatan tidak dapat dijangkau oleh rakyat miskin, maka mengalami penyakit stroke, bisa menjadi penderitaan yang tak tertanggungkan. Kemungkinan besarnya, mereka hanya bisa pasrah akan penyakitnya tanpa pengobatan medis apapun.
Apalagi bagi mereka yang berperan sebagai tulang panggung keluarga, ancaman penyakit bisa menjadi ancaman serius bagi pendapatan keluarga. Sehingga pengobatan medis diperlukan bukan hanya untuk pemulihan kesehatan mereka, namun juga untuk pemulihan pendapatan keluarga. Dengan pulih dari sakit, mereka bisa kembali bekerja untuk menghidupi keluarga.
Selain untuk mendukung program JKN, anggaran kesehatan di tahun 2024 yang sebesar Rp 187, 5 trilliun, digunakan antara lain untuk pemenuhan alat kesehatan, penurunan pravelensi stunting, pembangunan puskemas, penyediaan tenaga kesehatan yang berkualitas hingga peningkatan kemandirian farmasi dalam negeri.
Pajak untuk Pendidikan yang Terjangkau
Jika ditelusuri lebih dalam, pajak telah memberikan manfaat nyata di hampir setiap tahap kehidupan Asnawati.
Delapan tahun yang lalu suami Asnawati berpulang. Meninggalkan Asnawati dan empat orang anak yang masih kanak-kanak. Satu-satunya sumber penghasilan untuk memberi makan keluarga hanyalah dari berjualan kopi dan minuman dingin yang dikemas dalam gelas plastik sederhana. Setiap hari Asnawati berjalan kaki menjajakan dagangannya di sekitar sekolah, taman dan terminal di kawasan Jakarta Utara.
Meski penghasilan dari berdagang minuman cukup minim, namun Asnawati bersyukur, pemerintah memberikan bantuan pangan dan bantuan biaya pendidikan bahkan sekolah dasar gratis untuk anak-anak. Bantuan biaya pendidikan dan sekolah dasar gratis adalah peluang besar yang tidak ingin di sia-siakan oleh Asnawati, demi mengantarkan anak-anaknya menuju masa depan yang cerah.
Hasilnya, meski kini Asnawati sudah tidak dapat lagi bekerja akibat penyakit stroke yang dideritanya, namun setidaknya ia masih bisa bernafas lega. Anaknya yang tertua telah lulus sekolah dan berhasil memperoleh pekerjaan serta penghasilan yang baik. Anak sulung yang beranjak dewasa itulah yang kini membantu membiayai kebutuhan hidup keluarga itu sehari-hari. Seperti membayar biaya sewa rumah, membayar listrik, serta untuk kebutuhan makan sekeluarga.
Pajak telah mengantarkan anak Asnawati dari pendidikan terjangkau ke masa depan yang cerah. Dari pendapatan pajak, pemerintah menggelontorkan dana untuk membangun sekolah, membayar gaji guru dan memberikan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Tahun 2024, anggaran untuk sektor pendidikan meningkat tajam dari tahun sebelumnya bahkan mengambil porsi 20 persen dari APBN 2024, yaitu sebesar Rp 665,2 trilliun. Ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.
Pajak untuk Hasil yang Berharga
Kisah keluarga Asnawati menunjukkan betapa nyata manfaat pajak bagi masyarakat, seperti ibu dan anak-anak. Pajak telah banyak membantu masyarakat mengatasi masalah kesehatan. Pajak telah memberi kesempatan luas kepada anak-anak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas.
Bagaimana nasib Asnawati dan keempat anaknya jika tidak ada pajak? Kita tidak dapat mengetahui secara pasti. Tapi jika kebijakan pajak berakhir hari ini, maka nyaris 25 juta penduduk miskin akan semakin terperosok ke dalam jurang kemiskinan. Akses ke layanan kesehatan dan pendidikan menjadi sulit terjangkau.
Bahkan masyarakat ekonomi menengah ke atas juga dapat merasakan dampak pahitnya, karena tidak dapat lagi menikmati fasilitas umum yang memadai. APBN yang digunakan untuk pengadaan dan pemeliharaan fasilitas umum seperti infrastruktur jalan, jembatan, taman, trotoar bahkan penerangan jalan, tentunya membutuhkan kontribusi yang berkelanjutan dari masyarakat melalui pajak.
Sebagai catatan penting, penerimaan pajak masih menjadi penopang utama dalam APBN kita. Angkanya bahkan bisa mencapai 80% dari total penerimaan negara. Ini menunjukkan betapa besar ketergantungan anggaran negara kita dari penerimaan pajak. Oleh karena itu, sebagai warga negara, kita perlu bekerja sama untuk menopang perekonomian negara agar tetap tegak berdiri, lewat kepatuhan pajak.
Sangat disayangkan jika masih ada masyarakat yang abai dan enggan dalam membayar pajak. Atau merasa keberatan karena mereka mungkin menganggap tidak sering menggunakan layanan publik yang dimaksud.
Karena pada hakikatnya, kerja sama kita melalui pajak, sehingga mampu memberikan pemulihan kesehatan kepada sesama serta dapat memberi kekuatan ekonomi kepada anak bangsa di kala mereka lulus sekolah, adalah dua hasil yang sangat berharga.
***
Sumber data:
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/01/26/ini-perkembangan-anggaran-kesehatan-indonesia-sampai-2024
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/01/26/anggaran-pendidikan-2024-capai-rp665-triliun-rekor-tertinggi-baru
